RSS Feed (xml)
| Kamis, 01-11-2007 | 20:32:08 | |
| SAMARINDA, TRIBUN - Memperingati HUT ke-23 SMP Negeri 10, banyak kegiatan diselenggarakan. Usai menggelar Bursa Tanaman Hias beberapa waktu lalu, sekolah sehat Kaltim ini melaksanakan seminar bertajuk "Perjalanan Sastra Kalimantan Timur di Tengah Konstelasi Sastra Indonesia". Seminar Kamis (1/11) di aula sekolah, menghadirkan sastrawan kondang Kaltim, Korrie Layun Rampan dan praktisi plus pengamat pendidikan Nanang Rijono. Seminar ini dihadiri kepala sekolah, guru, penulis dan para pecinta sastra di Kaltim. Nanang yang diundang khusus oleh Kepala SMPN 10, Erminawati, memberikan 'kado ultah' berupa pemaparan tentang "Memandirikan Sekolah dan Meningkatkan Partisipasi untuk Meningkatkan Pelayanan dan Mutu Pendidikan di SMPN 10 Samarinda". Dikemukakan, pendidikan telah lama dijadikan layanan publik oleh pemerintah, memasuki masa reformasi pada tahun 1997-1998 pemerintah tidak mampu memberikan biaya pendidikan yang terus- menerus meningkat. "Pemerintah mulai keteteran dengan biaya pendidikan. Jangan bangga dengan membiayai pendidikan sebesar 20 persen, karena jumlah itu masih minimal. Tak heran, kalau di Samarinda masih memungut dana partisipasi," tuturnya. Nyatanya, lanjut Nanang, pemerintah mulai memikirkan menggeser paradigma dari layanan publik ke privat. Pemerintah menyadari tidak mampu terlalu banyak membiayai pendidikan. Jadi, adalah konsekuensi pemerintah memberi kesempatan kepada sekolah untuk menggali dana partisipasi. Tapi pemerintah akan membantu membina sekolah sampai mencapai sekolah standar. Kalau sekolah sudah standar pengembangan lebih lanjut diserahkan kepada sekolah, masyarakat dan daerah untuk memandirikan. "Posisi sekolah sejak awal harus siap untuk mandiri, siap menggalang partisipasi kepada masyarakat. Kalau sekolah tidah boleh memungut dana partisipasi dari orangtua sementara dana dari daerah terbatas dan lambat turun lantas bagaimana? Subsidi dari pemkot keluarnya sudah lewat, masih untung ada dana BOS," katanya. Di Bontang, ungkap Nanang, sekolah negeri tidak boleh memungut dana partisipasi, tapi swasta boleh. "Ini dilema sekolah swasta makin maju karena dapat subsidi dan masih boleh memungut biaya partisipasi, sementara sekolah negeri dilarang memungut. Guru yang tadinya dengan dana partisipasi mau melakukan tugas tambahan sore sekarang menjadi malas. Sedangkan pembayaran honor tambahan dari pemerintah datangnya telat dan dihitung-hitung tidak cukup," tuturnya. Menurutnya, ada kecenderungan sekolah yang tadinya sudah mau bangkit lalu stagnan dan terus menurun pelan-pelan. "Dulu, sekolah bisa mengadakan pembelian barang ini-itu atau biaya perawatan tapi ketika dilarang memungut biaya partisipasi program itu malah mandek satu hinga dua tahun setelah itu anjlok. Itu saya amati di Bontang. Di Samarinda masih diberi kesempatan memungut partisipasi walaupun dibatasi. Yang penting ketika sekolah menggalang patisipatif harus ada kriteria kinerja, sekolah perlu membuat rencana pengembangan yang bagus," urainya. Lalu, lanjutnya, ada indikator kinerja.program sekolah yang harus betul-betul dirancang agar berkualitas, spesifik, terukur, realistik dan ada batas waktu tertentu. "Apa sudah siap SMPN 10 ini menuju sekolah yang mandiri dan bermutu," tanya Nanang kepada Kepala SMPN 10, Erminawati.(m11) |